pknusantara.com – Banjarmasin, 17 Oktober 2026 – Ancaman krisis air bersih akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño di Kalimantan Selatan menjadi perhatian Lembaga Kerukunan Masyarakat (LEKEM) Kalimantan. Organisasi tersebut mendesak pemerintah daerah dan pengelola layanan air minum untuk menyiapkan langkah konkret guna menjaga ketersediaan serta kontinuitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan, Aspihani Ideris Assegaf, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber air, tetapi juga menyangkut keandalan sistem penyediaan air minum dalam menghadapi perubahan kondisi alam.
“Persoalannya bukan sekadar ketersediaan air, melainkan kemampuan sistem penyediaan air minum menghadapi tantangan alam, terutama saat terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air baku menjadi asin,” tegas Aspihani kepada redaksi PKNusantara.com, Sabtu (17/10/2026).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) tersebut menjelaskan, intrusi air laut berpotensi mengganggu pemanfaatan sumber air baku, termasuk pada sistem intake Sungai Bilu dan Sungai Tabuk yang memasok kebutuhan Instalasi Pengolahan Air (IPA) I.
Menurutnya, apabila kadar garam dalam air baku melampaui batas toleransi pengolahan, proses produksi air minum dapat terganggu dan memerlukan penanganan khusus.
“Karena itu, kesiapan infrastruktur dan sistem pengolahan harus menjadi perhatian. Jangan sampai ketika kualitas air baku menurun, pelayanan kepada masyarakat ikut terganggu,” ujarnya.
Infrastruktur Air Baku Harus Dioptimalkan
Aspihani menilai, keberadaan infrastruktur air baku yang andal dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi ancaman kekeringan dan penurunan kualitas air sungai.
Ia mencontohkan pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi dari kawasan Sungai Tabuk yang ditujukan untuk mendukung pasokan air baku bagi PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
Menurut Aspihani, infrastruktur yang dibangun sejak 2017 dan mulai beroperasi sekitar 2020 itu perlu dioptimalkan berdasarkan manfaat strategisnya bagi keberlanjutan pelayanan air bersih.
“Infrastruktur tersebut harus dipandang dari manfaat strategisnya bagi keberlanjutan pelayanan air bersih masyarakat, bukan sebatas proyek fisik semata,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah Kota Banjarmasin bersama PT Air Minum Bandarmasih perlu memastikan kesiapan seluruh komponen sistem penyediaan air minum, mulai dari intake, jaringan transmisi, instalasi pengolahan hingga ketersediaan sumber air baku alternatif.
Kesiapan tersebut dinilai penting, terutama ketika kondisi darurat terjadi akibat kemarau panjang, penurunan debit sungai, maupun memburuknya kualitas air baku.
LEKEM Dorong Pembangunan Embung dan Transparansi Publik
Selain mendorong optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia, LEKEM Kalimantan juga meminta pemerintah daerah mengkaji secara matang rencana pembangunan embung sebagai salah satu alternatif cadangan air baku.
Aspihani mengatakan, perencanaan embung harus mempertimbangkan kapasitas tampung, efektivitas pemanfaatan, kualitas air, serta keberlanjutan pengelolaannya. Kajian tersebut diperlukan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat mendukung ketahanan air ketika wilayah Kalimantan Selatan menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah daerah dan pengelola layanan air minum dalam menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan kepada masyarakat.
“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan transparan mengenai langkah antisipasi yang disiapkan, kapasitas pasokan alternatif, serta strategi pemerintah menjaga kontinuitas pelayanan saat kualitas air sungai menurun. Air bersih adalah kebutuhan dasar publik, bukan sekadar urusan teknis internal perusahaan air minum,” tegasnya.
Aspihani, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Gambut Raya, berharap ancaman kri
