Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

LEKEM Kalsel Kecam Krisis Air Bersih Balikpapan: Janji Wali Kota Dinilai “Tong Kosong”

 

pknusantara.com – Banjarmasin – Lembaga Kerukunan Masyarakat (LEKEM) Kalimantan mengecam kondisi krisis air bersih yang masih dikeluhkan warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai kota metropolitan sekaligus salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan dinilai masih menghadapi persoalan mendasar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal LEKEM Kalimantan, Gusti Wahyudi, setelah melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang LEKEM Kalimantan di Balikpapan baru-baru ini.

Saat memberikan keterangan di Banjarmasin, Minggu (18/10/2026), Gusti mengaku prihatin melihat kondisi pelayanan air bersih yang menurutnya masih dikeluhkan masyarakat.

“Kemarin saya turun langsung ke Balikpapan. Sangat ironis! Kota besar yang digadang-gadang menjadi etalase modern penyangga IKN di Kalimantan Timur ini justru masih kesulitan mendapatkan air bersih, padahal itu merupakan kebutuhan paling mendasar rakyat,” cetus Gusti dengan nada tegas.

Menurut Gusti, sejumlah warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih dari pedagang eceran karena pasokan air melalui jaringan perusahaan daerah dinilai belum memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia menyebutkan, aliran air yang diterima sebagian warga kerap bertekanan kecil, bahkan mengalami penghentian pasokan pada waktu tertentu.

“Masyarakat harus membeli air bersih sendiri untuk bertahan hidup. Kalaupun air PDAM mengalir, kucurannya sangat kecil, bahkan lebih sering mati. Ini kota modern atau bukan?” ujarnya.

Soroti Janji dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Gusti juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pemerintah Kota Balikpapan. Ia menilai persoalan air bersih yang terus dikeluhkan masyarakat harus dijawab melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji.

“Janji-janji manis Wali Kota Balikpapan selama ini ternyata cuma tong kosong nyaring bunyinya! Mana bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang pemimpin terhadap masyarakat yang telah memilihnya?” tegas Gusti.

LEKEM Kalimantan mendesak pemerintah kota bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan air bersih, mulai dari kapasitas produksi, distribusi, kontinuitas aliran, hingga penanganan keluhan pelanggan.

Menurut LEKEM, kebutuhan air bersih seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan kawasan IKN di Kalimantan Timur, lanjutnya, semestinya turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah penyangga, termasuk Balikpapan.

Kemegahan pembangunan infrastruktur tidak akan berarti optimal apabila kebutuhan dasar masyarakat di kota penyangga masih belum terpenuhi secara memadai.

Keluhkan Air Sering Macet, Iuran Dinilai Mahal

Selain persoalan kontinuitas pasokan, Gusti juga menyoroti keluhan mengenai biaya layanan air bersih yang dinilai masyarakat masih memberatkan, meskipun aliran air tidak selalu lancar.

Menurutnya, kondisi ketika air sering tidak mengalir, tetapi pelanggan tetap harus membayar tagihan bulanan, perlu mendapat perhatian serius dari pengelola layanan air minum.

“Uniknya lagi, aliran ledeng selalu macet. Namun, pembayaran iuran bulanannya justru mahal, berbeda dengan harapan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan lancar,” tukasnya.

LEKEM Kalimantan berharap pemerintah kota dan pengelola layanan air minum segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan pasokan, kebijakan tarif, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

LEKEM juga mendorong adanya evaluasi pelayanan dan mekanisme pengaduan pelanggan yang lebih efektif agar keluhan masyarakat tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Bagi LEKEM Kalimantan, pemenuhan kebutuhan air bersih bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah d

Share: