τ
pknusantara.com – Banjarmasin — Dukungan terhadap dokumen Grand Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan Terintegrasi Menuju Kalsel Mandiri Air 2046 terus menguat. Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (DPW GEPAK) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendorong realisasi strategi pengelolaan tata air secara berkelanjutan di Banua, kantor sekretariat Gepak pada rabu, 7 / 10 / 2026
Ketua DPW GEPAK Kalimantan Selatan, H. Junaidi, menilai penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kekeringan, serta banjir di Kalimantan Selatan membutuhkan perubahan paradigma menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
Menurut Junaidi, masa Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan Kalsel yang berlangsung 6 Juli hingga 31 Oktober 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pola penanganan bencana yang selama ini dilakukan.
Ia menilai sejumlah lubang bekas tambang atau void yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi tata kelola air, khususnya untuk mendukung ketersediaan cadangan air dan pembasahan lahan gambut.
«“Sebagai pemuda dan warga asli Kalimantan, kami melihat lubang-lubang bekas tambang (void) yang tersebar luas di Banua ini adalah aset nyata yang selama ini terabaikan. Menjadikan waduk alami ini sebagai tandon air makro untuk pembasahan dini lahan gambut adalah langkah strategis demi memutus siklus bencana secara permanen,” tegas H. Junaidi.»
Dorong Efisiensi Anggaran
GEPAK Kalsel juga menyoroti aspek efisiensi anggaran yang menjadi salah satu poin dalam Grand Design yang dirancang Sulkan, SH, MM.
Menurut Junaidi, konsep interkoneksi tata air berbasis void perlu dikaji secara serius karena dinilai berpotensi mengurangi beban operasional pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk biaya penanggulangan Karhutla.
Ia berharap anggaran yang selama ini dialokasikan untuk penanganan bencana secara berulang dapat secara bertahap dialihkan untuk program yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
«“Dana daerah yang selama ini habis menguap bersama asap karhutla seharusnya bisa dialihkan untuk sektor produktif kepemudaan, peningkatan SDM lokal, serta pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat kecil,” ujarnya.»
Dorong Pembahasan Eksekutif-Legislatif
Sebagai tindak lanjut atas respons positif Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. M. Yani Helmi atau Paman Yani, GEPAK Kalsel mendorong adanya pembahasan bersama antara legislatif dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
GEPAK menilai diperlukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah konkret mengenai tata kelola air, termasuk kemungkinan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tata Air Lintas Sektoral.
Satgas tersebut diharapkan dapat melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, serta perangkat daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan.
Junaidi menegaskan GEPAK Kalsel siap mengambil bagian dalam mengawal kebijakan strategis tersebut melalui sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
«“Ini adalah perjuangan kedaulatan ekologis kita. Gagasan strategis ini harus segera diwujudkan sebagai warisan sistem tata kelola kemandirian air bagi anak cucu kita, agar generasi masa depan terbebas dari jerat banjir dan kabut asap. GEPAK Kalsel siap mengawal instruksi ini sampai tuntas,” pungkas H. Junaidi.»
GEPAK Kalsel berharap gagasan kemandirian air tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kajian teknis, kebijakan lintas sektor, serta program konkret yang terukur dan berkelanjutan.
Team Media pknusantara.com
