pknusantara.com – Banjarmasin — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (DPW GEPAK) Kalimantan Selatan, H. Junaidi, memberikan apresiasi terhadap Deklarasi Rakyat Kalimantan yang lahir pada 24 Juni 2007 di Banjarmasin.
Menurut H. Junaidi, deklarasi tersebut merupakan salah satu dokumen penting yang memuat aspirasi masyarakat Kalimantan mengenai arah pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat hingga pemerataan kesejahteraan.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Junaidi di Sekretariat DPW GEPAK Kalsel, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai, meskipun telah berlangsung hampir dua dekade, gagasan yang tertuang dalam Deklarasi Rakyat Kalimantan masih relevan untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan ke depan.
Deklarasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Gerakan Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (GeNas JP2B) yang dipimpin Sulkan bersama Kaukus Kalimantan DPD RI yang saat itu dipimpin tokoh adat Dayak, Prof. K. M. A. Usop.
“Deklarasi Rakyat Kalimantan 2007 adalah bukti kebersamaan yang luar biasa. Lahir dari kepedulian tokoh-tokoh lintas unsur, ini bukan aspirasi satu kelompok saja, melainkan suara rakyat Kalimantan secara utuh,” ujar H. Junaidi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan saat ini telah menjadi bagian dari perhatian dalam deklarasi tersebut.
“Masalah yang kita hadapi hari ini semuanya sudah dirumuskan dengan jernih di dalamnya. Bukan tuntutan berlebihan, melainkan kebutuhan mendasar agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.
Sebelas Amanah Rakyat Kalimantan
H. Junaidi kembali mengingatkan sejumlah pokok pikiran yang tertuang dalam deklarasi tersebut. Di antaranya, keadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, terdapat gagasan mengenai kewenangan masyarakat Kalimantan dalam mengelola tanah dan sumber daya alam, perlindungan lingkungan melalui pengendalian eksploitasi hutan dan pertambangan, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap keputusan investasi.
Deklarasi juga memuat perhatian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terintegrasi di seluruh Kalimantan, serta pemekaran daerah yang diarahkan untuk mendekatkan pelayanan publik dan membuka wilayah yang masih terisolasi.
Aspek pembangunan manusia juga menjadi bagian penting, terutama dalam penanganan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, deklarasi turut menekankan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan daerah serta penguatan kewenangan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
IKN Harus Membawa Manfaat bagi Masyarakat Kalimantan
H. Junaidi juga mengaitkan semangat Deklarasi Rakyat Kalimantan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengatakan pembangunan IKN harus dilihat tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat Kalimantan.
“Kita menyambut baik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun kemegahan bangunan jangan hanya menjadi lambang ambisi kekuasaan, melainkan harus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang menyejahterakan rakyat Kalimantan terlebih dahulu, baru kemudian memberikan manfaat bagi seluruh bangsa,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat Kalimantan dapat memperoleh ruang dan kesempatan yang seimbang dalam berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan yang muncul seiring perkembangan IKN.
“Jangan sampai rakyat Kalimantan hanya menjadi penonton di rumah sendiri, sementara peluang dan keuntungannya dinikmati pihak lain,” tegasnya.
Persatuan Harus Dirasakan dalam Kehidupan Masyarakat
Lebih lanjut, H. Junaidi menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat.
Team media pknusantara.com
